Bangsawan Aceh dan Cerita Hilangnya ‘Syariat Islam’ di Teks Pancasila

 by Atjeh Watch

Mr. Teuku Mohammad Hasan (1906-1997). Sumber: Repro "Mr. Teuku Mohammad Hasan: Gubernur Sumatera, dari Aceh ke Pemersatu Bangsa"

MOHAMMAD HATTA, wakil ketua PPKI kepayahan menghadapi lawan debatnya, Ki Bagus Hadikusumo, Menjelang sidang PPKI, ulama Muhammadiyah dari Yogyakarta itu bersikukuh agar dalam rancangan mukadimah Undang-Undang Dasar, dan Pasal 29, Ayat 1, ditambahkan kalimat, “Dengan kewajiban melaksanakan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, sebagaimana isi Piagam Jakarta. Dengan kata lain, Ki Bagus menghendaki sistem negara bercorak agama (baca:Islam).

“Karena begitu serius rupanya, esok paginya, tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitia Persiapan bermula, kuajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Teuku Hasan dari Sumatera mengadakan rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu,” tutur Bung Hatta dalam otobiografinya Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan.

Dua nama pertama, Wahid Hasyim (NU) dan Kasman Singodimedjo (Muhammadiyah) merupakan tokoh dari kalangan Islam. Sementara Teuku Mohammad Hasan berasal dari golongan berbeda. Hasan seorang putra uleebalang (bangsawan Aceh) dan juga ahli hukum tamatan dari Universitas Leiden, Belanda. Hatta kenal baik dengan Hasan sewaktu keduanya sama-sama menuntut ilmu di negeri Belanda.

Menurut Hatta, meski bukan mewakili golongan Islam, Hasan berasal dari Aceh, wilayah dengan kultur Islam yang kental. Dan lagi, Hatta tahu persis bahwa Hasan seorang yang taat beragama. Percaya dengan kapasitas intelektual dan religinya, Hatta menunjuk Hasan untuk melobi Ki Bagus.

Dalam memoarnya, Hasan mengisahkan pertemuannya dengan Ki Bagus Hadikusumo. Hatta mengantarkan Hasan ke ruangan kamar tempat Ki Bagus dikarantina. Di tempat itulah Hasan berkenalan dengan Ki Bagus. Saat itu, Hasan masih berusia 39 tahun sedangkan Ki Bagus sudah berumur 54 tahun.

Hatta membuka pembicaraan dengan mengucap Bismillah. Namun Hatta hanya berbicara sejenak karena menghadapi sanggahan demi sanggahan dari sang ulama. Ki Bagus enggan mengubah pendiriannya. Hasan lantas mengambil alih percakapan. Perdebatan sengit pun terjadi antara Ki Bagus yang kelahiran 1890 dengan Hasan yang kelahiran 1906.

“Dalam perjuangan menuntut kemerdekaan Tanah Air perlu persatuan yang bulat dari semua golongan untuk menghadapi musuh bersama, jangan sampai Belanda memecah belah kita sama kita dan mempergunakan golongan Kristen dan lain-lain melawan golongan Islam dan sebagainya,” kata Hasan kepada Ki Bagus sebagaimana terkisah dalam memoar Mr. Teuku Mohammad Hasan: Gubernur Sumatera, dari Aceh ke Pemersatu Bangsa.

Menurut Hasan, persatuan adalah senjata utama mencapai kemerdekaan yang telah di depan mata. Sebaliknya, tuntutan sebagian golongan dengan menafikan kelompok lain akan dapat digunakan Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Kekhawatiran Hasan cukup beralasan. Orang-orang Kristen yang berbasis di Tanah Batak, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur punya ikatan dengan Belanda melalui pendidikan dan lembaga gereja. Belanda bisa saja menggunakan sentimen agama guna memukul perjuangan Republik dari dalam.

“Apabila kita terus mempertahankan kepentingan sepihak, bisa-bisa orang Kristen dapat dipersenjatai oleh Belanda. Padahal kita kan maunya merdeka, bukan berperang,” pungkas Hasan.

Mendengar penjelasan Hasan, Ki Bagus agak tertohok. Dia melunak dan bersedia memikirkan ulang usulannya. Hasan kembali meyakinkan Ki Bagus agar tetap berbesar hati. Katanya, “Umat Islam tidak perlu takut mengingat populasinya yang berjumlah 90% dari keseluruhan rakyat Indonesia. Kalau kita banyak, kita tidak perlu cemas. Yang penting merdeka dulu. Setelah itu terserah kita mau dibawa ke mana negeri ini.”

“Rupa-rupanya kata-kata Mohammad Hasan mengena di hati dan di terima oleh Ki Bagus,” tulis Dwi Purwoko dalam Dr. Mr. T.H. Moehammad Hasan: Salah Seorang Pendiri Republik Indonesia dan Pemimpin Bangsa.

Secara diplomatis, Hasan berhasil membujuk Ki Bagus untuk membatalkan niatannya. Perubahan sikap Ki Bagus dilaporkan Hasan kepada Hatta. Hatta kemudian melaporkan kepada Sukarno, selaku ketua PPKI. Masalah syariat Islam selesai dengan kata mufakat. Maka sidang pun berlanjut ke agenda inti: memilih presiden dan wakil presiden.

“Pada waktu itu kami dapat menginsafi bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan perkataan ‘Ke Tuhanan dengan kewjiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ dan menggantinya denga ‘Ke Tuhanan Yang Maha Esa’,” ujar Hatta.

Polemik sengit dalam perumusan dasar negara itu pungkas dengan keberhasilan mewadahi kepentingan bersama dari berbagai golongan. Sikap Hasan yang tenang dan mengedepankan dialog, alih-alih konfrontrasi, membuat proses negosiasi berjalan dengan baik. Hasan sendiri kelak menjadi gubernur provinsi Sumatera yang pertama dan terakhir.

Sumber: Historia.id